Kondisi perpolitikan Indonesia saat sekarang ini samapai pada titik nadirnya. Sudah banyak terungkap kasus korupsi anggota legislatif.. Kasus pengadilan anggota DPRD Padang dan yang paling anyar DPRD Kampar seakan membuka mata kita bahwa mereka bukanlah orang-orang yang pas dipilih oleh rakyat untuk mewakili aspirasinya. Naiknya mereka menjadi anggota dewan juga menunjukkan bahwa peta masyaraka t Indonesia tidak jauh beda dengan anggota dewan yang terpilih. Memang benarlah bahwa pemimipin itu mencitrakan kondisi realita rakyat yang memilihnya. Bila masyarakatnya baik maka pemimpinnya juga akan terpilih yang baik. Begitu juga sebaliknya
Ada trend yang menggejala sekarang mengenai kontrak politik dan kontrak sosial yang didukung oleh sebagian besar pergerakan mahasiswa dan LSM yang mengatasnamakan rakyat. Begitu juga tidak lama lagi 6 september ini kita akan melihat ada pelantikan anggota legislaatif DPRD Riau dan Kota Pekanbaru. Apakah kita juga akan ikut-ikutan membuat kontrak politik seperti rekan-rekan kita di daaerah lain sehingga sampai bentrok dan dikejar-kejar bukan saja oleh aparat juga massa pendukung partai.
Sebelum kita memutuskannya, saya ingin sumbang saran mengenai pengertian kontrak politik dan kontrak sosial. Kontrak politik adalah perjanjian yang dilakukan oleh pelaku-pelaku politik yang kalau dilanggar akan mendapatkan sanksi ioslasi politik. Sedangkan kontrak sosial adalah perjanjian seseorang dengan masyarakat yang diwakilinya dengan sanksi Isolasi sosial apabila Ia melanggarnya. Nah tidak ada sanksi hukum disini. Semuanya hanya sanksi moral.
Saya pribadi berpendapat bahwa membuat kontrak-kontrakan saat ini sangat tidak efektif dan terlalu banyak membuang tenaga. Yang penting adalah pengawasan dari semua elemen bangsa dan masyarakat terhadap anggota legislatif yang terpilih. Mereka sudah melakukan kontrak sosial dengan konstituen pemilihnya. Biarlah masyarakat yang akan memilih dan memilah mana mereka yang ingkar janji dan tidak akan dipilih lagi pada pemilu yang akan datang.
Masih banyak PR yang harus kita selesaikan di dalam pergerakan mahasiswa sendiri. Seperti pembangunan jaringan pergerakan, isu-isu yang harus cepat dijawab seperti UU OTDA, RUU TNI, DBH dan isu lainnya. Jangan sampai kita hanya mengikuti trend yang berkembang saja sehingga kita tidak memahami subtansi apa yang ada di dalamnya.
Yang teprnting sekarang adalah pencerdasan masyarakat. So, apa yang akan kita lakukan mari dalam forum ini kita bahas…. Namun apabila kita semua sepakat untuk melakukan kontrak politik, itu adalah pilihan kita dalam berorganisasi. Hidup ini adalah pilihan. Setiap pilihan punya resiko. Setelah ada keputusan jamaah maka pertimbangan pribadi akan hangus dan akan mengerahkan semua kekutan untuk mewujudkan kesepakatan syura jamaah (organisasi tersebut)
Eddy Syahrizal
Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
(KAMMI ) Daerah Riau 2002-2004
disampaikan didepan Kader KAMMI Daerah Riau di UPPL FKIP UNRI
26 September 2004
Tidak ada komentar:
Posting Komentar